JATISAMPURNA – Seorang lansia bernama Abah Bodong hidup sebatang kara di gubuk reot dari kayu dan terpal di Jl. Pertamina B RT 03 RW 06, Kelurahan Jatiraden, Jatisampurna. Warga asli Kranggan ini sudah 18-20 tahun tinggal di lahan Pertamina, tapi diduga tak punya KTP.
Kisahnya viral usai Polsek Jatisampurna beri bansos pada 19 Agustus 2026 lalu. Sehari-hari ia hanya mengandalkan belas kasihan warga.
“Tak pernah dapat bansos pemerintah, karena tak punya data diri, tak ada yang bantu,” kata warga, Rabu (23/9/2026).
Sekretaris Kelurahan Jatiraden mengaku tak tahu nama aslinya. “Saat ditanya ke RT setempat nama mudanya Bodong aja.”
Ia berdalih Abah Bodong pernah dibujuk rekam KTP tapi menolak. “Akan kita coba jemput bola,” ujarnya. Camat Jatisampurna Nata Wirya juga sempat turun membujuk agar pindah ke rumah yang lebih layak.
Ironis di Tengah Data Mentereng Pemkot
Kasus Abah Bodong berbanding terbalik dengan data-data capaian Pemkot Bekasi:
Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Bekasi, prevalensi stunting ditargetkan turun dari 9,05% (2025) menjadi 8,50% (2026). Bekasi bahkan mengklaim peringkat 3 nasional terbaik penanganan stunting di bawah 14%.
Soal kemiskinan, BPS Kota Bekasi mencatat Maret 2025 jumlah penduduk miskin 129,54 ribu orang atau 3,96% dari total 2,58 juta jiwa penduduk. Garis kemiskinan di angka Rp 864.601 per kapita/bulan. Indeks kedalaman kemiskinan 0,51 dan keparahan 0,08.
Dinas Sosial juga mengklaim optimalisasi perlindungan sosial lewat *BLT Rp 250.000 dan Bantuan Pangan Daerah (Bapangda)* dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) by-name by-address di tiap kelurahan.
Pertanyaannya simpel: Jika data sudah by-name by-address, bagaimana Abah Bodong yang 20 tahun hidup tanpa KTP di tengah permukiman bisa luput?
Satu warga tanpa identitas yang tak tersentuh bansos, menunjukkan DTKS belum benar-benar menyisir yang paling rentan. (¥ud)
