MUSTIKA JAYA – Anggota DPRD Kota Bekasi menggelar Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang berlangsung pada 7–12 Juli 2026. Dalam agenda tersebut, Ketua Fraksi DPRD Kota Bekasi, Oloan Nababan, menyerap berbagai aspirasi masyarakat di RW 10, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Jumat (10/7/2026).
Dalam dialog bersama warga, berbagai persoalan mendasar menjadi perhatian. Mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan, penanganan banjir, akses pendidikan, hingga peningkatan layanan kesehatan.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan sejumlah program pembangunan, seperti pembangunan jalan lingkungan, saluran drainase, sekretariat pengurus lingkungan, sekretariat Posyandu, hingga penyediaan sarana olahraga untuk mendukung aktivitas warga.
Oloan Nababan mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Bekasi.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Seluruh usulan yang disampaikan akan kami tampung dan perjuangkan sesuai skala prioritas,” ujar Oloan.
Menurutnya, kegiatan reses merupakan sarana bagi wakil rakyat untuk memastikan program pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Setiap usulan yang masuk akan kami inventarisasi dan dibahas bersama pemerintah daerah. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan kami dorong agar bisa direalisasikan melalui perencanaan pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga dalam setiap kegiatan reses.
“Masalah pendidikan dan layanan kesehatan selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dasar agar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga,” ungkapnya.
Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat.
“Infrastruktur yang memadai bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pembangunan jalan lingkungan, drainase, maupun fasilitas umum lainnya harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima tidak akan berhenti sebatas catatan reses, tetapi akan dikawal hingga masuk dalam pembahasan program pembangunan daerah.
“Harapan masyarakat menjadi tanggung jawab kami untuk dikawal. Kami akan berupaya agar aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan daerah,” tandasnya. (@nt)
