BEKASI SELATAN — Pengamat Politik dan Pemerintahan, Azhes Melodi Saputra, menilai langkah Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam melakukan rotasi dan pergantian pucuk pimpinan di RSUD dr. Chasbullah Abdul Majid (CAM) Kota Bekasi sebagai keputusan strategis yang tepat untuk memperbaiki tata kelola rumah sakit daerah.
Penilaian tersebut menguat setelah terungkapnya beban utang operasional RSUD yang hampir mencapai Rp 70 miliar, yang diketahui pasca dilakukan evaluasi menyeluruh oleh manajemen baru.
Menurut Azhes, persoalan keuangan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi masalah tata kelola yang berlangsung cukup lama dan baru terbuka ketika dilakukan penataan kepemimpinan secara serius.
“Kemarin banyak yang ribut soal mutasi Dirut. Nah, justru ini hasilnya. Karena Mas Tri ingin ada perbaikan sistem. Fakta bahwa persoalan besar ini akhirnya terungkap membuktikan bahwa strategi tersebut tepat,” ujar Azhes Melodi Saputra.
Pergantian kepemimpinan dari dr. Kusnanto Saidi kepada dr. Ellya Niken Prastiwi dinilai sebagai momentum penting untuk membuka persoalan lama yang selama ini tidak tersentuh. Keberanian manajemen baru dalam mengungkap kondisi riil keuangan RSUD disebut sebagai langkah awal menuju pembenahan menyeluruh.
“Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi memastikan persoalan lama tidak lagi ditutupi. Keberanian manajemen baru menyampaikan kondisi apa adanya patut diapresiasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa persoalan utang yang tengah ditangani saat ini tidak akan mengganggu layanan kesehatan kepada masyarakat. Ia memastikan pelayanan medis di RSUD tetap berjalan normal dan menjadi prioritas utama.
“Saya pastikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Pasien tetap harus dilayani dengan baik, profesional, dan manusiawi,” tegas Tri.
Tri juga secara khusus mengingatkan manajemen RSUD agar tidak melakukan tebang pilih dalam melayani pasien, termasuk terhadap warga yang memiliki KTP luar Kota Bekasi.
“Rumah sakit ini adalah fasilitas pelayanan publik. Tidak boleh ada diskriminasi pelayanan hanya karena pasien bukan dari Kota Bekasi. Semua pasien yang datang dan membutuhkan pertolongan harus dilayani,” ujarnya.
Menurut Azhes, penegasan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus melindungi tenaga kesehatan agar tetap fokus pada pelayanan, bukan terbebani oleh polemik manajerial.
Ke depan, publik diharapkan dapat mengawal proses audit, penataan ulang manajemen keuangan, serta memastikan pembenahan RSUD berjalan transparan dan berkelanjutan.
“Langkah awal sudah tepat. Tantangannya sekarang adalah konsistensi dalam menata sistem tanpa mengorbankan pelayanan,” pungkas Azhes Melodi Saputra. (WB/Yud)
