BEKASI TIMUR – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Ii Marlina, menyampaikan bahwa keluhan warga seputar infrastruktur, pelayanan publik, dan pendidikan masih mendominasi dalam Reses III Tahun 2025. Reses yang digelar pada 7–12 November 2025 itu menjadi sarana penyerapan suara masyarakat, khususnya di Kecamatan Jatiasih.
Menurut Ii Marlina, keluhan utama warga berkaitan dengan buruknya kondisi jalan dan banyaknya proyek pembangunan yang mangkrak. Hal ini disebutnya memperparah kemacetan, terutama di kawasan Jatiasih yang padat kendaraan.
“Banyak aduan dari masyarakat soal jalan yang berlubang dan proyek yang tak kunjung rampung. Dampaknya, kemacetan kian menjadi,” kata Ii Marlina, Kamis (13/11/2025).
Tak hanya infrastruktur, warga juga menyoroti pelaksanaan program pemerintah, seperti realisasi dana RW dan prosedur BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya proses pendaftaran atau mutasi dari BPJS berbayar ke PBI.
“Teknis pendaftaran BPJS PBI masih jadi kendala. Perlu ada penyederhanaan mekanisme agar masyarakat mudah mengakses haknya,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, persoalan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA juga menuai keluhan. Banyak orang tua yang keberatan karena anaknya tidak lolos ke sekolah negeri terdekat, sehingga terpaksa memilih sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi.
“Kebijakan zonasi butuh perhatian khusus. Pemerintah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat harus berkoordinasi lebih baik agar kebijakan ini lebih pro-rakyat. Perlunya juga beasiswa bagi siswa di sekolah swasta agar biaya pendidikan tetap terjangkau,” ucap Ii Marlina.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan pengurus RW mengenai perbedaan antara dana RW dan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Tujuannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyaluran program aspirasi.
“Tidak semua usulan bisa direalisasikan lewat dewan, karena sebagian merupakan wewenang dana RW. Masyarakat perlu pahami alur dan batasannya,” tegasnya. (war)
