BEKASI TIMUR – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, angkat bicara menanggapi gelombang rotasi dan mutasi pejabat yang kembali digulirkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Sardi menegaskan bahwa meski mutasi diperlukan untuk mengisi posisi yang lowong, pelaksanaannya wajib transparan dan berlandaskan kompetensi.
“Rotasi ini penting untuk mengisi kekosongan di jajaran administrator dan pengawas demi tercapainya target pembangunan. Namun, semua itu harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat di posisinya,” tegas Sardi pada Kamis (27/11/2025).
Politikus senior ini secara khusus menyoroti tingginya perhatian publik terhadap serangkaian mutasi yang telah berlangsung hingga tiga kali. Ia menekankan bahwa integritas proses mutasi tidak boleh diabaikan.
“Sorotan masyarakat sangat besar terhadap proses ini. Karena itu, semua tahapan harus berjalan semestinya, mulai dari daftar urutan kepangkatan yang akurat hingga tidak adanya selisih data. Prinsip kompetensi adalah harga mati,” tegasnya dengan lugas.
Merespons beredarnya informasi mengenai adanya rotasi pejabat yang diklaim berlangsung di luar Kota Bekasi, seperti di Jakarta, Sardi meminta Pemkot untuk mengklarifikasi secara resmi.
“Jika ada data atau informasi terkait hal tersebut, sampaikan secara formal ke DPRD. Kami siap menugaskan Komisi I untuk segera membahasnya melalui rapat kerja,” pintanya.
Di akhir pernyataannya, Sardi mengingatkan bahwa esensi dari mutasi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Pejabat yang dilantik hasil rotasi harus benar-benar mencerminkan jiwa pengabdian untuk kepentingan warga Bekasi.
“Mutasi harus berorientasi pada kinerja dan prestasi. Tujuannya satu: memastikan bahwa setiap pejabat yang dilantik bekerja dengan hati untuk rakyat Kota Bekasi,” tutupnya. (War)
